PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (WMPP) baru saja merilis laporan keuangan kuartal I 2026 yang menunjukkan lonjakan laba bersih sebesar 281,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp130,3 miliar. Dalam pengumumannya, perusahaan mengklaim pencapaian ini berkat strategi efisiensi dan perbaikan rasio beban pokok pendapatan. Namun, analisis mendalam terhadap laporan keuangan menunjukkan adanya masalah mendasar di balik angka-angka tersebut.
Meskipun pendapatan WMPP tercatat sebesar Rp287,7 miliar, beban pokok pendapatan mencapai Rp284,5 miliar, sehingga laba kotor perusahaan hanya sekitar Rp3,16 miliar atau sekitar 1 persen. Beban operasional yang meliputi gaji dan pemasaran mencapai Rp32 miliar, yang menunjukkan bahwa jika hanya mengandalkan operasional inti, perusahaan masih mengalami kerugian. Pertanyaan kemudian muncul mengenai asal laba bersih Rp130,3 miliar tersebut.
Menurut dokumen keterbukaan informasi, laba tersebut sebagian besar berasal dari "Pendapatan Diskonto Homologasi", yaitu keuntungan dari restrukturisasi utang yang mencapai Rp1,42 triliun. Ini merupakan keuntungan non-tunai yang dihasilkan dari kesepakatan penundaan kewajiban utang dengan kreditor. Meskipun laporan menunjukkan laba bersih yang besar, WMPP menghadapi masalah serius terkait likuiditas, dengan saldo kas dan bank hanya tersisa Rp5,75 miliar pada akhir Maret 2026.
Angka kas yang rendah ini menjadi perhatian, mengingat total aset perusahaan mencapai Rp3,75 triliun, sementara total liabilitas mencapai Rp3,05 triliun. Arus kas bersih dari aktivitas operasi juga tercatat hanya Rp1,78 miliar. Selain itu, laporan keuangan WMPP tidak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor independen, melainkan opini Wajar Dengan Pengecualian, karena auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) piutang usaha yang mencapai Rp930,8 miliar.
Tingginya pencadangan ini menimbulkan keraguan atas kemungkinan tertagihnya piutang yang dihasilkan dari penjualan di masa lalu, yang dipengaruhi oleh dampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun 2022. Selain masalah likuiditas dan piutang macet, auditor juga menyoroti ketidakpastian terkait kelangsungan usaha WMPP, dengan akumulasi kerugian mencapai Rp1,43 triliun per 31 Maret 2026.
Situasi ini diperburuk oleh sejumlah anak usaha, seperti PT Cianjur Arta Makmur (CAM) dan PT Garut Makmur Perkasa (GMP), yang gagal memenuhi syarat rasio keuangan utang perbankan. Saat ini, manajemen WMPP berupaya mendapatkan modal kerja baru melalui aksi korporasi Rights Issue dengan rencana penerbitan 8,5 miliar saham baru.
Untuk menghadapi krisis modal kerja, WMPP juga berencana melakukan divestasi aset yang tidak produktif, khususnya yang berada di luar bisnis inti. Selain itu, langkah Rights Issue dirancang untuk mengonversi sebagian utang menjadi saham, yang menunjukkan bahwa upaya penyelamatan ini lebih berfokus pada restrukturisasi utang daripada pemulihan fundamental bisnis. Dengan demikian, tantangan ke depan bagi WMPP adalah memperbaiki kondisi likuiditas dan memastikan kelangsungan usaha di tengah situasi yang tidak menentu.
