JAKARTA - Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) mengungkapkan apresiasi terhadap keputusan tegas Menteri Kehutanan yang menolak dan mengembalikan amplop yang diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi. Tindakan ini dianggap sebagai representasi integritas seorang pejabat publik dan menjadi teladan bagi generasi muda dalam menciptakan budaya pemerintahan yang bersih dan etis.
Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI, Candra Aditiya, menyatakan bahwa integritas merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keputusan Menteri Kehutanan untuk menolak pemberian dalam bentuk apa pun menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu menjaga independensi dan menjunjung tinggi etika jabatan, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Candra menekankan bahwa langkah tersebut memberikan pesan kuat kepada masyarakat, terutama generasi muda, bahwa kejujuran dan integritas harus menjadi pedoman dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.
Lebih lanjut, Candra Aditiya menganggap tindakan tersebut bukan sekadar masalah administratif, melainkan juga sebagai pendidikan moral bagi seluruh penyelenggara negara. Dalam konteks tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, setiap pejabat publik diharapkan menunjukkan keberanian untuk menolak segala bentuk gratifikasi yang dapat merusak kepercayaan publik. PP HIKMAHBUDHI menegaskan bahwa budaya antikorupsi harus dibangun melalui keteladanan pemimpin. Ketika pejabat publik menunjukkan sikap tegas terhadap pemberian yang tidak semestinya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan semakin meningkat.
Candra berharap semangat integritas yang ditunjukkan Menteri Kehutanan dapat menginspirasi seluruh aparatur negara untuk mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi dapat tercapai bersama-sama.
