Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar sektor. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang diadakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pada Kamis, 11 Juni 2026. Rapat ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait dengan fokus pada penyelarasan kebijakan, penguatan tata kelola program, serta optimalisasi pemanfaatan data presisi untuk memastikan efektivitas intervensi di lapangan.
Rapat koordinasi ini, yang didukung oleh program INEY (Investing in Nutrition and Early Years) dari World Bank dan Bappenas, berfungsi sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antara kementerian dan lembaga dalam menangani stunting secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi, yaitu by name by address, sebagai instrumen utama untuk mendukung efektivitas intervensi.
Menurut Prof. Budi, pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian khusus, sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, data yang terintegrasi memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Ia juga menekankan perlunya penguatan sistem data secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga.
Ketersediaan data berkualitas menjadi prasyarat penting bagi kebijakan berbasis bukti yang dapat memberikan dampak nyata terhadap percepatan penurunan stunting. Dalam konteks ini, Kemendukbangga/BKKBN telah membangun basis data keluarga berisiko stunting hingga tingkat desa/kelurahan sebagai dasar intervensi oleh lintas kementerian dan pemerintah daerah. Prof. Budi juga mengingatkan bahwa koordinasi yang kuat diperlukan tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah, di mana pemerintah daerah berperan penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program.
Ia menekankan bahwa dukungan kebijakan, pendampingan teknis, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah harus terus ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program. Terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Budi berharap agar BGN dapat mendukung peningkatan efektivitas program di masa mendatang. Salah satu rekomendasi utama adalah pentingnya BGN untuk mengakomodasi masukan dari berbagai kementerian dan lembaga dalam proses penyusunan serta implementasi kebijakan penanganan stunting.
Prof. Budi menilai bahwa berbagai kementerian dan lembaga memiliki pengalaman, data, sumber daya, serta instrumen kebijakan yang dapat menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, seluruh rekomendasi yang disampaikan melalui forum koordinasi lintas sektor perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan semakin komprehensif dan implementatif. Diharapkan BGN juga memperkuat kerja sama dan koordinasi secara intensif dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan keselarasan kebijakan, integrasi program, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Dengan langkah-langkah ini, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan berkontribusi secara nyata terhadap percepatan penurunan prevalensi stunting.
