Sebuah lembaga think tank di bidang ekonomi dan lingkungan berkelanjutan, Transisi Bersih, telah melakukan riset tentang implementasi mandatory biodiesel B50 di Indonesia. Riset ini menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan tekanan fiskal baru bagi Indonesia jika tidak diiringi dengan reformasi mendasar pada tata kelola dan skema pembiayaannya.
Temuan riset ini disampaikan dalam laporan terbaru Transisi Bersih, yang berjudul "Mandatory Biodiesel B50 di Indonesia: Solusi Ketahanan Energi atau Beban Ekonomi Baru?". Laporan ini menyatakan bahwa kebijakan mandatory biodiesel selama satu dekade terakhir telah berhasil menekan impor solar dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan beban fiskal yang terus membesar akibat hilangnya potensi devisa ekspor CPO serta meningkatnya subsidi biodiesel.
Peneliti Transisi Bersih, Aimatul Yumna, menjelaskan bahwa secara kumulatif, kebijakan mandatory biodiesel telah menghasilkan net economic balance impact (neraca ekonomi) negatif lebih dari Rp409,6 triliun sepanjang periode 2015-2024. "Untuk setiap Rp1 penghematan impor solar yang diperoleh, negara justru menanggung biaya sekitar Rp1,48 dalam bentuk kehilangan devisa ekspor CPO dan subsidi biodiesel," ujarnya.
Riset ini menunjukkan bahwa implementasi biodiesel B50 dapat membawa dampak negatif pada ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi mendasar pada tata kelola dan skema pembiayaannya untuk menghindari tekanan fiskal baru dan mengurangi devisa sawit.
