Nama Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea Cukai, menjadi perhatian publik setelah disebut dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap yang mencapai miliaran rupiah. Dalam waktu bersamaan, Djaka mengadakan konferensi pers untuk mengklaim keberhasilan operasi penindakan rokok ilegal.
HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, yang dikenal sebagai Gus Lilur dan merupakan pengusaha rokok serta pemilik Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), menyebut situasi ini sebagai “selebrasi tanpa esensi”. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi dan bahkan mencopot Djaka dari jabatannya. Gus Lilur menegaskan bahwa pejabat setingkat direktur jenderal seharusnya berfungsi sebagai pembantu Presiden dalam menjaga penerimaan negara dan menertibkan tata kelola cukai, bukan menjadi beban moral bagi pemerintah.
Gus Lilur menjelaskan bahwa kritiknya didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap importasi barang, Jaksa KPK membacakan keterangan terdakwa yang menyebutkan kode “BC1” dalam amplop cokelat yang diberikan secara berkala merujuk kepada Djaka Budhi Utama. Setiap bulan, kode tersebut disebutkan berisi Rp3 miliar, dengan total dugaan aliran dana mencapai Rp21 miliar dari Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain itu, pada 20 Mei 2026, Jaksa KPK juga mengungkap dugaan penerimaan suap sebesar 213.600 dolar Singapura, setara hampir Rp3 miliar, yang juga mengalir kepada Djaka.
Ironisnya, beberapa hari setelah persidangan, Djaka Budhi Utama muncul di publik dalam konferensi pers pada 9 Juni 2026, di mana ia mengumumkan keberhasilan operasi gabungan dalam menyita 8.944.800 batang rokok ilegal. Gus Lilur menilai bahwa tindakan tersebut hanyalah sebuah selebrasi tanpa substansi yang berarti, dan menekankan bahwa penegakan hukum seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di permukaan.
Gus Lilur menutup pernyataannya dengan harapan agar Presiden segera mengambil tindakan tegas. Ia menyerukan agar Dirjen Bea Cukai diganti dengan sosok yang lebih memiliki patriotisme dan harga diri dalam membela kemuliaan Republik Indonesia.
