Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan praktik transfer pricing atau under-invoicing yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari, yang dianggap sebagai langkah strategis untuk melindungi keuangan negara. Penegakan hukum ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberantas praktik penyelewengan ekspor yang telah berlangsung lama.
Praktisi hukum Muhammad Mirza Harera menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Ia mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. "Dalam sistem hukum kita, asas praduga tak bersalah tetap berlaku," ungkapnya. Mirza juga menilai tindakan tegas Kejaksaan Agung sebagai respons cepat terhadap instruksi Presiden yang menyoroti manipulasi data ekspor.
Mirza menambahkan bahwa praktik pelaporan nilai ekspor yang di bawah harga sebenarnya telah merugikan negara selama puluhan tahun. Oleh karena itu, langkah Kejaksaan Agung ini menunjukkan komitmen untuk menindak praktik yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Ia juga menjelaskan bahwa pembersihan praktik under-invoicing di seluruh sektor industri akan berdampak positif bagi perekonomian nasional, termasuk peningkatan penerimaan pajak dan akurasi data devisa.
Lebih lanjut, Mirza menegaskan bahwa pemberantasan praktik ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang menjaga kedaulatan ekonomi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia berharap Kejaksaan Agung dapat menyelesaikan penyidikan ini secara tuntas, profesional, dan transparan. "Transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik," tutupnya.
