Partai Perindo menilai keterwakilan perempuan dalam politik tidak sekadar memenuhi ketentuan kuota, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan menghadirkan kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan dalam pemilu.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angkie Yudistia menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik membawa perspektif yang lebih luas dalam proses pengambilan kebijakan publik. Menurutnya, keterwakilan perempuan di partai politik bukan hanya soal memenuhi angka kuota, tetapi tentang menghadirkan cara pandang, empati, dan pengalaman hidup perempuan dalam proses pengambilan keputusan bangsa.
Angkie Yudistia juga menambahkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik memiliki peran penting dalam memperkuat representasi publik, terutama terhadap isu sosial, pendidikan, perlindungan keluarga hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam politik dapat membuat demokrasi menjadi lebih utuh dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Putusan MK yang mempertegas kewajiban partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan dalam pemilu diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.
