Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan larangan bagi seluruh kepala daerah untuk melakukan rekrutmen tenaga honorer baru di daerahnya. Hal ini ditegaskan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (8/6/2026). Menurut Tito, rekrutmen honorer baru hanya akan menambah beban belanja pegawai dan menjadi masalah bagi kepala daerah berikutnya.
Tito menjelaskan bahwa honorer yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bidang administrasi, bukan guru atau tenaga kesehatan. Menurutnya, honorer di bidang administrasi sering kali tidak berkompeten dan berkapabilitas. Mereka kerap meminta kepastian akan diangkat menjadi PPPK atau PNS, dan ketika tidak menemui titik terang, mereka melakukan aksi demo.
Tito juga menyebut bahwa para honorer yang menumpuk ini telah diakomodasi pemerintah setelah melakukan aksi demo. Namun, hal ini hanya menambah beban biaya belanja pegawai dan menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya. Oleh karena itu, Tito meminta kepala daerah untuk tidak merekrut honorer baru dan lebih fokus pada pengelolaan sumber daya manusia yang sudah ada.
