Musyawarah Nasional (Munas) VIII Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP PPMI SPSI) dijadwalkan berlangsung di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu, 1 Agustus. Acara ini akan dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang merupakan delegasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Munas VIII akan dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dan dihadiri oleh Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai. Selain itu, acara ini juga mengundang sejumlah pejabat penting, termasuk Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, serta Wali Kota Surakarta, Respati Adi. Perwakilan dari International Labour Organization (ILO) Jakarta dan para pemimpin organisasi pekerja di Indonesia juga diharapkan hadir.
Ketua Umum FSP PPMI SPSI, Arnod Sihite, menyatakan bahwa Munas ke-8 ini diharapkan menjadi platform untuk konsolidasi dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah. "Musyawarah Nasional VIII ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, soliditas, dan arah perjuangan FSP PPMI SPSI dalam menghadapi berbagai tantangan dunia kerja," ujarnya.
Melalui Munas ini, FSP PPMI SPSI bertujuan untuk merumuskan program kerja yang adaptif serta memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, perlindungan, dan hak-hak pekerja di sektor percetakan, penerbitan, dan media informasi. Diharapkan, hasil dari Munas ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk kemajuan ketenagakerjaan di Indonesia.
Wahyu Rahadi, Ketua Panitia yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD KSPSI Jawa Tengah, menambahkan bahwa kehadiran pejabat pemerintah dan pimpinan organisasi pekerja diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam membahas isu-isu ketenagakerjaan, termasuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan tantangan transformasi di era digital.
Rangkaian kegiatan Munas akan dimulai dengan kunjungan ke anggota PPMI, dilanjutkan dengan silaturahmi bersama Wali Kota Surakarta dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan setempat. Selain itu, akan ada pemaparan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian HAM, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan mengenai program dan perlindungan bagi pekerja di Indonesia. Wamenaker Afriansyah Noor juga direncanakan akan berdialog dan berdiskusi dengan tokoh buruh dan pimpinan serikat pekerja dari berbagai daerah.
