Pembangunan hunian tetap untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan dimulai pada awal Juni 2026. Keputusan ini diambil setelah kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Pemerintah Wilayah Sumatra.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam penyediaan hunian layak, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan demi mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana. "Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik," kata Ara.
Saat ini, terdapat 2.603 unit yang sedang diproses, dengan beberapa ratus unit telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dari dua bulan lalu. Dalam waktu dekat, akan ada penyerahan tambahan kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara, dengan dukungan dari Yayasan Budha Tzu chi dan pemda setempat. Pembangunan rumah komunal yang disiapkan Kementerian PKP akan berkordinasi terkait kesiapan lahan dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan untuk jumlahnya akan dibahas secepatnya.
Pembangunan hunian tetap ini diharapkan dapat membantu korban bencana untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan aman. Dengan demikian, mereka dapat memulai kembali kehidupan mereka dan membangun kembali komunitas mereka. Proses pembangunan ini akan terus dipantau dan diawasi untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.
