Bupati Malang, Sanusi, baru-baru ini melakukan pelantikan terhadap anaknya untuk menjabat sebagai Kepala Dinas. Keputusan ini langsung menuai reaksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pengangkatan anak Bupati Sanusi sebagai Kepala Dinas ini menjadi perhatian karena dianggap sebagai bentuk nepotisme.
PDIP bereaksi atas keputusan Bupati Sanusi ini dengan menyoroti aspek transparansi dan profesionalisme dalam pengangkatan pejabat publik. Reaksi ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak Bupati Sanusi sebagai Kepala Dinas dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Pengangkatan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kriteria dan proses seleksi yang digunakan dalam memilih Kepala Dinas. Apakah proses ini dilakukan secara transparan dan berdasarkan pada kemampuan serta pengalaman, ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan ini?
Perlu diingat bahwa pengangkatan pejabat publik harus dilakukan berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi, bukan karena hubungan keluarga atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pengangkatan anak Bupati Sanusi sebagai Kepala Dinas ini perlu diawasi dan dievaluasi untuk memastikan bahwa keputusan ini tidak melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
