Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama dengan beberapa asosiasi lainnya seperti Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis.
Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menyatakan bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa asosiasi-asosiasi tersebut siap berperan sebagai mitra konstruktif pemerintah dalam implementasi kebijakan ini.
Meskipun mendukung kebijakan tersebut, pengusaha menilai bahwa pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Mereka juga meminta pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan maupun kontrak jangka panjang, termasuk terkait mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), serta berbagai skema perdagangan internasional.
Asosiasi-asosiasi tersebut juga mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan petunjuk teknis yang jelas dan transparan guna menghindari spekulasi negatif di pasar serta menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global. Dengan demikian, diharapkan kebijakan penguatan tata kelola ekspor SDA dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
