JAKARTA - Pemerintah dikritik karena dinilai tidak konsisten dalam kebijakan penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi tenaga kesehatan dan teknis. Para tenaga ini merasa diperlakukan tidak adil dan dihadapkan pada persaingan yang tidak seimbang dengan guru dan dosen.
Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP), Fadlun Abdillah, menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang direncanakan pada 7 September 2026 bertujuan untuk menyuarakan ketidakpuasan tersebut. Ia mengajak semua ASN PPPK dari berbagai profesi untuk bersatu dalam memperjuangkan kesejahteraan mereka. Terdapat tiga tuntutan utama dari AMP yang mencakup alih status PPPK menjadi PNS, penguatan status dan kepastian karier, serta penerbitan kebijakan APBN untuk mengakomodasi hak-hak PPPK setara PNS.
Fadlun menjelaskan bahwa alih status PPPK menjadi PNS secara bertahap diperlukan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja massal akibat keterbatasan anggaran daerah. Ia menegaskan, "Jika PPPK dan PNS sama-sama ASN, mengapa tidak disatukan saja? Cukup satu nama, ASN." Selain itu, tuntutan lainnya mencakup kejelasan jenjang jabatan, hak pensiun, dan pengalihan gaji PPPK ke APBN, mengingat kondisi fiskal daerah yang tidak memadai.
AMP juga menekankan perlunya revisi regulasi yang dianggap diskriminatif terhadap tenaga kesehatan dan teknis. Fadlun mengajak semua PPPK untuk berpartisipasi dalam aksi tersebut, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi nasib mereka. "Mari satukan langkah untuk perjuangan kesejahteraan PPPK bersama Aliansi Merah Putih," ujarnya.
Dengan rencana demonstrasi ini, AMP berharap pemerintah akan lebih memperhatikan nasib tenaga kesehatan dan teknis dalam kebijakan yang akan datang. Perkembangan lebih lanjut mengenai aksi ini akan terus dipantau menjelang tanggal demonstrasi yang dijadwalkan.
