Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyinkronkan penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Instruksi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai melaporkan perkembangan program pemberdayaan masyarakat di Istana Negara, Jakarta.
Menurut Muhaimin Iskandar, presiden sangat memperhatikan efektivitas penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi agar seluruh bantuan dan program pemerintah tepat sasaran.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus konsentrasi lintas kementerian dan lembaga. Dengan demikian, diharapkan penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah-daerah tersebut.
