Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan bahwa gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa ditingkatkan karena anggaran negara yang tidak memadai. Menurutnya, kebocoran anggaran negara yang diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun merupakan salah satu penyebab utama dari masalah ini.
Prabowo menjelaskan bahwa kebocoran anggaran negara ini disebabkan oleh praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan oleh para pengusaha. Ia menyebutkan bahwa para pengusaha ini sering melaporkan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, sehingga negara kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima.
Menurut perhitungan para ahli, kebocoran anggaran negara ini diperkirakan mencapai 150 miliar dolar AS atau Rp2.500 triliun setiap tahun. Prabowo menyatakan bahwa kekayaan ini seharusnya digunakan untuk pembangunan di dalam negeri, namun malah menguap pergi karena kebocoran anggaran.
Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo mengaku bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan tata kelola negara. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah menerapkan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) dan menutup hingga 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi.
