Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Muhammad Nas, menjelaskan bahwa kehadiran prajurit TNI dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat (12/6) adalah berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian. Ia menegaskan bahwa penanganan demonstrasi adalah tanggung jawab kepolisian, dan TNI dikerahkan untuk memberikan bantuan.
“Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian, adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu, artinya tetap polisi di depan,” ujar Nas saat memberikan keterangan kepada media pada Sabtu (12/6). Menurut informasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, total personel yang dikerahkan untuk menjaga demonstrasi tersebut mencapai 6.088 orang, yang terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob Polri, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel dari Polda Metro Jaya, dan 586 personel dari jajaran polres.
“Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” tambah Budi. Meskipun demonstrasi awalnya direncanakan berlangsung di Bundaran HI, aksi tersebut terhalang oleh pengadangan dari personel TNI-Polri. Terjadi insiden saling dorong antara mahasiswa dan aparat ketika massa terhenti di depan Gedung UOB, Jakarta.
Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik keterlibatan TNI dan ASN dalam menjaga demonstrasi mahasiswa tersebut. Mereka berpendapat bahwa mobilisasi militer seharusnya menjadi opsi terakhir ketika aparat sipil tidak mampu mengatasi situasi. “Koalisi memandang pengerahan TNI untuk menghadapi aksi demonstrasi di beberapa titik di Jakarta adalah kebijakan yang keliru,” ungkap Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, dalam keterangan pers yang disampaikan.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam penanganan aksi unjuk rasa di Indonesia, dan perkembangan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kebijakan keamanan yang diterapkan.
