Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mungkin terjadi selama periode El Nino 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (18/6).
Raja Juli mencatat bahwa luas area yang terbakar saat El Nino menunjukkan penurunan signifikan, dari sekitar 2,61 juta hektare pada tahun 2015 menjadi 1,16 juta hektare pada tahun 2023. “Kami bersyukur karena kemampuan kami dalam mengendalikan karhutla terus menunjukkan perbaikan,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk BMKG, BNPB, TNI-Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan masyarakat umum.
Meski grafik penanganan karhutla menunjukkan tren positif, Menhut menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan. Hal ini terutama karena BMKG memprediksi musim kemarau pada tahun 2026 akan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama, dari Juli hingga September. “Jika semua pemangku kepentingan bekerja sama, termasuk peran TNI dan Polri serta partisipasi masyarakat, kita dapat mengatasi tantangan karhutla ini,” ungkapnya dalam rapat tersebut.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, serta sejumlah pejabat lainnya. Djamari menegaskan bahwa penanganan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Ia mengingatkan bahwa setiap pejabat, mulai dari Kapolda hingga Panglima Kodam, dapat menghadapi pemindahan jabatan jika tidak berhasil dalam penanganan karhutla. “Pemindahan jabatan tetap berlaku, dan ini menjadi pengingat bagi semua pihak,” tegasnya.
Dengan adanya koordinasi yang baik dan kesadaran akan tanggung jawab bersama, diharapkan upaya pengendalian karhutla dapat terus ditingkatkan menjelang periode El Nino yang akan datang.
