JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menargetkan 145 ribu aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti pelatihan dan penguatan kapasitas kepemimpinan digital. Ini merupakan hasil kerja sama antara BKN dan Microsoft Indonesia. Kepala BKN, Prof. Zudan, menekankan bahwa transformasi birokrasi di era kecerdasan buatan bukanlah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang harus segera direspons oleh ASN.
Prof. Zudan menyatakan, "PNS dan PPPK harus kuasai artificial intelligence (AI)." Ia menjelaskan bahwa perkembangan AI akan mengubah secara fundamental cara kerja pemerintahan, terutama dengan banyaknya pekerjaan administratif yang kini dapat dilakukan secara otomatis oleh teknologi.
Di sisi lain, Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, mengungkapkan bahwa solusi untuk menyelesaikan masalah PPPK adalah dengan mengalihkan seluruhnya menjadi PNS. Ia menilai bahwa selama PPPK masih berstatus kontrak, permasalahan yang ada tidak akan pernah tuntas. Eko menekankan bahwa sudah hampir dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, namun isu ini belum juga teratasi, yang menyebabkan keluhan dari banyak kepala daerah terkait gaji PPPK.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi PPPK (FKPPPK) Jawa Timur, Nurul Hamidah, menyatakan keprihatinannya terhadap banyak PPPK yang telah pensiun tetapi tidak mendapatkan hak-hak mereka. Hal ini menjadi perhatian serius di kalangan PPPK yang merasa dirugikan.
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kebijakan gubernur setempat, Hidayat Arsani, terkait efisiensi anggaran daerah, berdampak positif bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW). Hidayat menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah memungkinkan pemerintah daerah untuk tetap membayarkan hak pegawai, termasuk gaji PPPK dan TPP ke-13 untuk ASN.
Dengan berbagai langkah yang diambil, diharapkan masalah yang dihadapi oleh ASN dan PPPK dapat segera teratasi, meskipun tantangan masih ada di depan.
