DEPOK - Pelarangan ibadah penghiburan di sebuah rumah duka di Cipayung, Kota Depok, telah menjadi sinyal peringatan bagi komitmen toleransi di tingkat masyarakat. Menanggapi laporan tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hillary Brigitta Lasut, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Rabu (1/7/2026) untuk memastikan hak konstitusional warga negara tidak terhambat oleh kepentingan kelompok atau birokrasi lokal.
Hillary, yang didampingi oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Depok, Edi Sitorus, serta tokoh masyarakat H. Iman, berupaya untuk menggali akar permasalahan secara objektif. Kasus ini memicu perdebatan publik setelah munculnya laporan mengenai penghalangan aktivitas keagamaan minoritas. Namun, hasil klarifikasi bersama pemerintah desa menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan resmi yang melarang ibadah, melainkan ketegangan disebabkan oleh miskomunikasi dan perbedaan persepsi yang tidak ditangani dengan baik.
Melalui mediasi yang efektif, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang memastikan hak keluarga berduka untuk melaksanakan ibadah penghiburan. Hillary menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat, agar warga merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas keagamaan mereka.
Walaupun konflik di Cipayung berhasil diselesaikan, Hillary mengkritik pendekatan reaktif pemerintah dalam menangani isu keagamaan. Ia menegaskan bahwa jaminan kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi yang harus ditegakkan. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk lebih proaktif dan tidak hanya bertindak setelah konflik terjadi.
Sebagai langkah pencegahan, Hillary dan Edi Sitorus mendorong dilakukannya sosialisasi yang masif mengenai kebebasan beragama, melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemerintah daerah, dan masyarakat. Edukasi berkelanjutan ini diharapkan dapat menguatkan nilai toleransi di kalangan warga Depok dan mencegah kesalahpahaman serupa di masa mendatang.
Hillary berharap agar pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penindak, tetapi juga sebagai pencegah konflik. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan agama dan kepercayaan, dengan menegaskan bahwa Indonesia tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
