InFast Bestari, sebuah lembaga riset independen yang berfokus pada ekonomi, politik, dan kebijakan publik, baru saja diluncurkan di Jakarta. Lembaga ini mengumpulkan berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi, teknokrat, pejabat publik, dan aktivis sosial, dengan tujuan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.
Direktur Eksekutif InFast Bestari, Gede Sandra, menegaskan bahwa lembaganya tidak bertujuan untuk menjadi alat kekuasaan atau oposisi yang hanya mengkritik pemerintah. "Kami hadir bukan untuk menjadi alat kekuasaan, juga bukan oposisi yang sekadar mengkritik," ujarnya. Gede menambahkan bahwa InFast Bestari ingin berkontribusi sebagai mitra kritis dengan menyediakan analisis berbasis bukti untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
InFast Bestari berencana untuk mengadakan berbagai kegiatan riset, termasuk Focus Group Discussion (FGD), penelitian, diseminasi hasil kajian, dan dialog kebijakan publik. Kajian yang dilakukan akan mencakup isu-isu yang lebih luas, seperti tata kelola sumber daya alam, reformasi birokrasi, kebijakan sosial, dan lingkungan hidup. Sebagai langkah awal, lembaga ini mengadakan FGD dengan tema "Pergeseran Orientasi Ekonomi Indonesia: Kapitalisme Negara di Bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran".
Dalam forum tersebut, para akademisi dan praktisi dari berbagai latar belakang membahas kecenderungan meningkatnya peran negara dalam perekonomian nasional, yang dikenal sebagai kapitalisme negara. Gede menjelaskan bahwa pemilihan tema ini bukan berarti lembaga hanya fokus pada isu tersebut. "Kapitalisme negara adalah salah satu fenomena besar yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, dan kami merasa penting untuk menghadirkan ruang diskusi yang jernih dan berbasis data tentang arah kebijakan ini," ungkapnya.
Dia juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menarik minat investor global. "Pasar itu prinsipnya mencari untung, dan ketika perekonomian sebuah negara tumbuh tinggi, itu artinya investor akan mendapatkan keuntungan yang besar," jelas Gede. Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan model ekonomi ini sangat bergantung pada perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik InFast Bestari, Muhammad Ridha, menyatakan bahwa paradigma yang sepenuhnya menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu, krisis ekonomi, dan dampak pandemi Covid-19 memaksa Indonesia untuk mengubah orientasi kebijakan ekonominya. "Pergeseran orientasi ini menjadi keharusan, karena kita menghadapi ketidakpastian global dan krisis ekonomi yang masih berlanjut," pungkas Ridha.
