Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menginstruksikan agar Bahasa Perancis diajarkan di semua tingkatan sekolah di Indonesia. Namun, instruksi ini mendapat tanggapan negatif dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menyatakan bahwa keputusan ini tidak jelas dan tidak terencana.
Satriwan menilai bahwa instruksi Presiden Prabowo ini terkesan terburu-buru dan tidak mempertimbangkan kebutuhan prioritas pendidikan di Indonesia. Ia juga mempertanyakan apakah keputusan ini hanya karena Presiden Prabowo melakukan kunjungan bilateral dengan Perancis. Satriwan khawatir bahwa jika Presiden Prabowo melakukan kunjungan bilateral dengan negara lain, maka bahasa negara tersebut juga akan dijadikan mata pelajaran wajib.
P2G menolak keputusan ini karena beberapa alasan, termasuk kurikulum yang sudah padat dan kekurangan guru. Satriwan menyatakan bahwa Indonesia masih kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memasukkan pelajaran Bahasa Perancis akan menambah beban kurikulum bagi murid. Ia juga menyarankan agar pemerintah menjadikan Bahasa Perancis sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, bukan sebagai mata pelajaran wajib.
Menurut Satriwan, P2G lebih memprioritaskan kemampuan dasar murid untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika sejak sekolah dasar. Ia menyatakan bahwa hasil TKA SMA 2025 menunjukkan bahwa kemampuan dasar murid masih sangat rendah. Oleh karena itu, P2G merekomendasikan agar pemerintah fokus pada peningkatan kemampuan dasar murid daripada menambah mata pelajaran baru.
