JAKARTA – Pimpinan DPR RI memberikan tanggapan terhadap aksi ribuan PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) yang berlangsung di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, pada Senin (6/7). Aksi tersebut diwarnai kericuhan setelah beredar informasi mengenai kemungkinan mereka akan dirumahkan.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh PPPK, termasuk di Tidore. Dia juga mendorong Kemendagri untuk memberikan instruksi kepada seluruh pemerintah daerah agar tidak melakukan pemutusan kerja terhadap PPPK akibat keterbatasan anggaran. Cucun menegaskan pentingnya pemerintah pusat untuk memfasilitasi kebutuhan daerah terkait hal ini.
“Sampaikan butuh waktu berapa lama sampai ada kepastian mereka, juga nanti kalau misalkan PPPK-nya ini paruh waktu, atau PPPK-nya yang sudah penuh waktu ada tunjangan kinerjanya harus dibebankan nanti di daerah, sampaikan oleh Kemendagri,” ungkap Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/7).
Lebih lanjut, Cucun juga menyoroti pentingnya pemerintah untuk mengecek skema Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan menjadi sumber pendapatan daerah untuk gaji PPPK, terutama bagi para guru. Dia menilai bahwa kepastian bagi guru PPPK paruh waktu sangat diperlukan, mengingat mereka hingga kini masih menunggu kejelasan mengenai status mereka.
“Ada juga PPPK paruh waktu. Paruh waktu ini tadi menyampaikan aspirasi mereka. Ini, kan sampai September, minta kejelasan seperti apa. Emang harus segera disikapi,” tambahnya.
Dengan situasi yang masih belum jelas, para PPPK dan P3K PW di Tidore Kepulauan berharap agar pemerintah segera memberikan kepastian mengenai status mereka, agar tidak terjadi kebingungan lebih lanjut di kalangan tenaga kerja tersebut.
