Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan untuk wilayah Jawa Timur. Pemeriksaan ini akan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa saksi yang dipanggil adalah Billy Haryanto, seorang wiraswasta yang dikenal sebagai Billy Beras, dan Andrew Mauristna Hadi, staf pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Sekretariat Jenderal Kemenhub. Keduanya akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara yang sedang diselidiki oleh penyidik. Budi Prasetyo menegaskan, "Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA untuk wilayah Jawa Timur."
Billy Haryanto bukanlah orang baru dalam pemeriksaan KPK terkait kasus ini. Pengusaha beras asal Sragen tersebut sebelumnya telah dipanggil beberapa kali sebagai saksi, termasuk untuk proyek rel di Medan pada November 2025 dan untuk kasus di Jawa Timur pada September 2025. Namanya juga disebut dalam dakwaan mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, yang menyebutkan bahwa Billy menerima aliran uang sebesar Rp 3,2 miliar.
Kasus dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada April 2023. Dalam proses penyelidikannya, KPK telah menetapkan puluhan tersangka, termasuk anggota Komisi V DPR periode 2019-2024, Sudewo, yang juga merupakan Bupati Pati nonaktif, serta dua perusahaan sebagai tersangka korporasi. KPK mendalami dugaan pengaturan lelang, penetapan paket untuk kontraktor tertentu, serta pengumpulan fee proyek yang diduga disalurkan kepada sejumlah pihak di Kementerian Perhubungan.
Proyek-proyek yang menjadi perhatian KPK mencakup pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, proyek konstruksi dan supervisi di Lampegan Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan di Jawa dan Sumatera. Dugaan penyimpangan yang terjadi mencakup rekayasa proses pengadaan mulai dari tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender.
