JAKARTA - Sejumlah aktivis dari Lintas 98 Sumatera Utara, berkolaborasi dengan 98 Resolution Network, menyatakan dukungan terhadap berbagai program strategis yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan ini diungkapkan melalui pernyataan politik berjudul "Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran" yang dilaksanakan di Medan pada Jumat, 26 Juni 2026.
Pernyataan tersebut muncul di tengah dinamika politik nasional yang semakin intens, terutama dengan kritik yang dilontarkan oleh berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Namun, Lintas 98 Sumut menilai bahwa pemerintahan saat ini mulai merealisasikan sebagian dari cita-cita Reformasi 1998, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam, dan pemerataan kesejahteraan.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terjebak dalam polarisasi politik, melainkan ingin menyampaikan pandangan berdasarkan perkembangan yang diamati. "Kami mencoba menyikapi dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Kami tidak masuk dalam ruang perdebatan, tetapi ingin menyampaikan bahwa banyak cita-cita Reformasi 1998 justru mulai diimplementasikan pada pemerintahan Presiden Prabowo," jelas Turman.
Walaupun memberikan dukungan, Turman menekankan bahwa para aktivis Reformasi tetap akan menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. "Kami akan mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan baik. Namun di sisi lain, kami juga akan tetap memberikan kritik dan masukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan," tegasnya.
Koordinator Kegiatan, Edison Marbun, juga mengajak seluruh pelaku Reformasi 1998 untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan reformasi yang telah berlangsung hampir tiga dekade. Dia berpendapat bahwa demokrasi politik belum sepenuhnya berjalan seiring dengan demokratisasi ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat masih dinilai belum merata meskipun ruang kebebasan politik telah terbuka. "Selama 28 tahun reformasi masih terdapat kekurangan. Jika demokrasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi, maka yang terjadi hanya demokrasi semu," ungkap Edison.
Dalam pernyataan politik tersebut, Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network menyampaikan delapan sikap politik, antara lain mendukung langkah pemerintah dalam memberantas korupsi dan pengelolaan sumber daya alam. Melalui deklarasi ini, mereka berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat pemberantasan korupsi, menjaga kedaulatan ekonomi nasional, serta tetap membuka ruang kritik yang konstruktif sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998.
