Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa dan Pelajar (IMAPA) Jadetabek mengajukan tuntutan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk melakukan audit menyeluruh terkait dana Majelis Rakyat Papua (MRP). Aksi ini merupakan langkah yang diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang menjadi hak masyarakat Papua.
Dalam aksi yang digelar di depan gedung BPK, perwakilan mahasiswa menyatakan, “Kami menuntut agar BPK segera melakukan audit terhadap penggunaan dana MRP yang telah berjalan. Kami ingin tahu kemana saja dana tersebut dialokasikan dan apakah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.” Tuntutan ini muncul sebagai respon atas berbagai laporan mengenai penggunaan dana yang tidak tepat sasaran dan kurangnya informasi yang jelas kepada publik.
Addis, salah satu anggota IMAPA, mengungkapkan bahwa banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai minimnya manfaat dari dana MRP telah memicu kebangkitan suara kritik dari kalangan mahasiswa. “Kami melihat bahwa seharusnya dana ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun faktanya banyak yang merasa tidak merasakan manfaatnya,” tambahnya. Hal ini menyoroti pentingnya audit untuk mengetahui sejauh mana dana tersebut digunakan secara efektif.
Masyarakat di Tanah Papua selama ini memandang MRP sebagai lembaga yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa ada sejumlah ketidakpuasan yang berkembang, seiring dengan kabar mengenai pengelolaan dana yang tidak transparan. Untuk itu, mahasiswa meminta BPK melakukan investigasi yang menyeluruh.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak BPK RI menyatakan komitmennya untuk mengawasi penggunaan dana publik, termasuk dana MRP. Seorang pejabat BPK yang hadir dalam aksi tersebut mengatakan, “Kami akan menindaklanjuti permohonan ini dan melakukan kajian serta audit yang diperlukan untuk meninjau penggunaan dana MRP. Kami ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.”
Aksi mahasiswa ini menjadi sinyal penting bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga pengawas lainnya untuk lebih aktif dalam meminta akuntabilitas atas dana-dana publik, terutama di daerah yang sering kali kurang diperhatikan. Dengan adanya audit, diharapkan masyarakat Papua dapat lebih berdaya dalam mendapatkan informasi yang transparan mengenai penggunaan dana tersebut.
Ke depannya, IMAPA Jadetabek berencana untuk terus mendorong agar audit ini segera dilakukan dan meminta masyarakat agar tetap berpartisipasi dalam proses pengawasan pengelolaan dana MRP. “Kami akan terus mengawal dan memberikan tekanan agar laporan audit bisa segera dirilis dan hasilnya dapat diakses oleh publik,” tutup Addis. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana MRP di Tanah Papua.
