Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan seluruh gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua yang berlangsung di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, pada Senin (22/6).
"Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," ungkap Mendagri Tito. Dalam pertemuan tersebut, ia mengajak seluruh gubernur dan wakil gubernur di Tanah Papua untuk berkolaborasi dalam menyukseskan program ini, yang diyakini akan memberikan banyak manfaat bagi daerah.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti juga menambahkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Pendataan ini akan mencakup aktivitas ekonomi serta kondisi sosial ekonomi keluarga dan rumah tangga di seluruh tanah air. "Kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," jelas Amalia.
Seluruh kepala daerah se-Tanah Papua, termasuk Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyatakan, "Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026."
Komitmen Mendagri Tito untuk mendorong dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 juga diwujudkan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada 15 Juni lalu. Melalui langkah ini, diharapkan pemerintah dapat memperoleh data yang akurat mengenai kondisi ekonomi, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan dari BPS dan Provinsi Papua.
