jpnn.com, JAKARTA - Muslim Arbi, seorang pengamat politik dan hukum, menilai bahwa kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat berhak mengetahui rekam jejak pihak yang mengajukan kritik untuk menilai kredibilitasnya secara utuh.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muslim Arbi sebagai tanggapan atas kritik yang dilontarkan oleh Syukur Mandar terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. "Kritik kepada pemerintah Prabowo adalah sesuatu yang lumrah dalam demokrasi. Namun, masyarakat juga perlu mengetahui track record orang-orang yang mengkritik pemerintahan Prabowo," ujarnya kepada wartawan pada Sabtu (27/6).
Muslim menegaskan bahwa setiap tokoh yang aktif mengkritik pemerintah harus siap untuk dinilai berdasarkan rekam jejaknya. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari transparansi dalam ruang publik. Ia juga menyarankan agar Syukur Mandar bercermin sebelum melontarkan kritik terhadap pemerintahan Prabowo.
Muslim kemudian mengungkapkan perihal hukum yang pernah melibatkan Syukur Mandar, merujuk pada kasus di mana pada Maret 2017, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara menetapkan Syukur Mandar sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp1 miliar. Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP.
Kasus ini bermula saat Syukur Mandar menjabat sebagai Direktur Utama PT Haliyora Faisayang pada tahun 2015 dan dilaporkan ke Polda Maluku Utara oleh Direktur Utama PT Sanbay Perkasa, Muhammad Hasan Bay, pada 23 Desember 2016. "Jangan sampai masyarakat hanya menerima narasi kritik tanpa mengetahui latar belakang orang yang menyampaikan kritik tersebut. Publik berhak menilai secara objektif," tambahnya.
Muslim menegaskan bahwa ia tidak menentang kritik terhadap pemerintah, karena hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, ia menilai bahwa kritik akan memiliki bobot moral yang lebih kuat apabila disampaikan oleh figur yang memiliki rekam jejak baik. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tidak hanya fokus pada substansi kritik, tetapi juga mempertimbangkan integritas, konsistensi, dan rekam jejak pihak yang menyampaikannya untuk memastikan diskursus publik berlangsung sehat dan berimbang.
