Penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering kali tidak tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam distribusi program ini. Dr. Deni Lubis, dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB University), menyoroti bahwa distribusi program MBG belum efisien dan tepat sasaran.
Ia mengatakan bahwa pemberian makanan kepada masyarakat yang membutuhkan sejalan dengan prinsip zakat, khususnya zakat fitrah sebagai rukun Islam ketiga. Oleh karena itu, konsep MBG cocok dengan prinsip zakat, sehingga seharusnya MBG harus diberikan secara terarah agar tidak menimbulkan pemborosan.
Deni Lubis mengusulkan agar distribusi bantuan MBG diintegrasikan dengan sistem perlindungan sosial yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dengan demikian, penerima manfaat dapat menukarkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau makanan di koperasi yang telah ditunjuk.
Menurutnya, dengan mekanisme redeem berbasis KIP atau KIS, bantuan menjadi lebih fleksibel dan tepat sasaran. Selain itu, kebutuhan pangan dapat disuplai langsung dari petani lokal melalui koperasi, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Pendekatan ini dinilai tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan output yang lebih besar dengan input anggaran yang sama. Dengan demikian, implementasi program MBG dapat terus disempurnakan agar lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
