Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyoroti rumitnya sistem perizinan di Indonesia yang berdampak pada berpindahnya peluang investasi oleh investor asing. Dalam acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp10,2 triliun di Kejaksaan Agung, Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mempermudah sistem perizinan.
Prabowo membandingkan durasi mengurus perizinan di Indonesia dan negara lain. Ia menyebut, negara lain hanya butuh dua pekan untuk mengurus perizinan usaha dan investasi, sementara di Indonesia bisa memakan waktu satu hingga dua tahun. "Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja, mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu," tuturnya.
Prabowo menekankan pentingnya mempermudah sistem perizinan untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia. Ia meminta seluruh pejabat dari semua kementerian dan lembaga untuk mencari jalan untuk perbaiki sistem dan mengurangi ketidakefisiensi. "Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit," ucap Prabowo.
