Proyek pengadaan data geospasial dasar dan peta rupabumi Indonesia (RBI) dengan skala 1:5.000 yang direncanakan pada tahun 2024, dengan anggaran mencapai USD 20 juta, menarik perhatian banyak pihak. Proyek strategis ini mempertanyakan pengelolaan data geospasial nasional, keterlibatan asing, kontribusi industri lokal, serta aspek keamanan dan kedaulatan data.
Proyek ini, yang dikenal sebagai Pengadaan Data Geospasial Dasar dan Peta Rupabumi Indonesia Wilayah Darat Skala 1:5.000 Kelas 2, akan dimulai di Sulawesi dengan cakupan sekitar 180.000 kilometer persegi, setara dengan 10 persen dari total daratan Indonesia. Kontrak proyek ini dimenangkan oleh Intermap Technologies pada Januari 2024, dengan nilai sekitar USD 20 juta, dan melibatkan PT Pratama Persada Airborne (PPA) sebagai mitra lokal. Program ini merupakan bagian dari penguatan Program Peta Dasar Topografi Nasional untuk mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).
Namun, proyek ini menimbulkan keprihatinan karena informasi beredar bahwa pengolahan data hasil akuisisi IFSAR dilakukan di Denver, Amerika Serikat, yang merupakan kantor pusat Intermap Technologies. Setelah pengolahan, data tersebut akan dikembalikan ke Indonesia untuk diintegrasikan dengan data lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola data geospasial strategis nasional, terutama terkait pengamanan dan akses data, serta kebijakan yang memungkinkan pemrosesan data di luar yurisdiksi Indonesia.
Mengingat data geospasial skala 1:5.000 berisi informasi detail tentang kontur wilayah, jaringan jalan, pola permukiman, objek vital, dan infrastruktur strategis, banyak pihak menilai pengelolaan data ini harus memperhatikan aspek keamanan dan kedaulatan negara. Selain itu, perhatian juga tertuju pada peran industri nasional dalam proyek ini. Berdasarkan informasi yang beredar, sebagian besar pekerjaan teknis, seperti penggunaan peralatan dan pengolahan data, lebih banyak dilakukan oleh pihak asing, sementara mitra lokal hanya terlibat dalam aspek tertentu seperti perizinan dan penyediaan data sekunder.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana transfer teknologi dan penguatan kapasitas nasional dapat diperoleh dari proyek bernilai besar ini. Selain itu, proyek ini juga mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan, yang berujung pada denda lebih dari Rp20 miliar. Meskipun teknologi IFSAR dikenal mampu melakukan akuisisi data dalam kondisi cuaca tropis yang sulit, terdapat perdebatan teknis mengenai akurasi penggunaan teknologi ini untuk penyusunan peta dasar skala besar 1:5.000, yang memerlukan evaluasi independen untuk memastikan kualitasnya.
Kapasitas industri dalam negeri juga menjadi sorotan, dengan pertanyaan mengapa perusahaan nasional belum bisa menjadi pemain utama dalam proyek strategis geospasial ini. Pentingnya aspek keamanan data dalam setiap tahapan proyek juga ditekankan, serta potensi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh dominasi perusahaan asing dalam tender ini. Sebagai bentuk pengawasan publik, ada dorongan agar semua pihak terkait turut mengawasi jalannya proyek ini.
