Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, bersama dengan wakilnya, akan secara bergantian berkantor di Kepulauan Nias selama tiga bulan. Langkah ini diambil untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, yang selama ini menghadapi berbagai kendala.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan pembangunan di Kepulauan Nias melalui kebijakan khusus yang diinisiasi oleh Bobby Nasution. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Erwin Hotmansah Harahap, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah provinsi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di daerah tersebut.
Selama periode berkantor di Nias, yang berlangsung dari 15 hingga 20 Juli 2026, Bobby Nasution telah mendorong sejumlah program strategis. Di antaranya adalah pembangunan SMK Negeri 1 Gido di Kabupaten Nias dan SMA Negeri Unggulan Sukma Nias di Kota Gunungsitoli. Selain itu, pemerintah juga mempercepat perbaikan jalan Nias Barat–Nias Selatan, pembangunan Jembatan Sungai Mo'awo di Kota Gunungsitoli, serta pembangunan gudang logistik di kawasan Pelabuhan Ro-Ro Gunungsitoli.
Lebih lanjut, pemerintah juga berupaya meningkatkan layanan kesehatan di Nias Selatan, mendorong revitalisasi situs megalitik Tetegewo dan Bawomataluo, serta memberikan bantuan kepada nelayan dan masyarakat di Nias Barat. Erwin menyampaikan bahwa pada pekan kedua, Wakil Gubernur Sumut, Surya, akan melanjutkan agenda berkantor di Kepulauan Nias, dan Bobby Nasution dijadwalkan kembali untuk melanjutkan berbagai program pembangunan.
Erwin menambahkan bahwa kebijakan berkantor di Kepulauan Nias ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh gubernur sejak Provinsi Sumatera Utara berdiri sekitar 78 tahun lalu. Sebelumnya, para gubernur hanya melakukan kunjungan kerja tanpa menetapkan agenda berkantor di wilayah tersebut.
Hingga saat ini, empat kabupaten di Kepulauan Nias, yaitu Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat, masih berstatus daerah tertinggal. Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama pemerintah provinsi memprioritaskan percepatan pembangunan di kawasan tersebut. Erwin berharap bahwa agenda berkantor bergiliran di Kepulauan Nias dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan dan mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.
