JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) kini menyediakan layanan bagi masyarakat untuk memeriksa pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil secara mandiri. Dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), warga dapat mengetahui kategori kesejahteraan mereka melalui langkah-langkah yang mudah diakses secara daring.
Proses pengecekan dimulai dengan mengunjungi situs dtsen-form.bps.go.id. Setelah itu, pengguna perlu memilih menu "Lainnya" yang terdapat di halaman utama. Selanjutnya, mereka harus memasukkan NIK dan kode Captcha untuk memverifikasi data awal. Jika NIK terdaftar, pengguna dapat menutup notifikasi yang muncul dan mengklik tombol "Cek Desil". Proses dilanjutkan dengan memasukkan tanggal lahir dan kode Captcha lagi sebelum menekan tombol "Cek Data" untuk kedua kalinya, sehingga informasi mengenai posisi desil ekonomi mereka akan ditampilkan di layar.
Fenomena pengecekan desil ini menjadi viral di media sosial, seiring dengan informasi mengenai pengeluaran per kapita yang mengelompokkan masyarakat dari miskin ekstrem hingga superkaya. Namun, BPS menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pengelompokan desil tidak sesuai dengan standar resmi. Misalnya, informasi palsu menyebutkan bahwa Desil 1 yang tergolong miskin ekstrem adalah mereka dengan pengeluaran di bawah Rp500 ribu per bulan, sementara Desil 10 adalah mereka yang berpengeluaran di atas Rp3 juta per bulan.
Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Budi Setiawan, menjelaskan bahwa desil seharusnya dipahami sebagai posisi relatif, bukan sebagai label kelas ekonomi. Pemeringkatan dilakukan dengan mengurutkan seluruh keluarga berdasarkan estimasi tingkat kesejahteraan, dibagi menjadi sepuluh kelompok yang masing-masing mencakup 10 persen keluarga. Desil 1 mewakili 10 persen keluarga dengan kesejahteraan relatif terendah, sedangkan Desil 10 adalah kelompok dengan posisi relatif tertinggi.
Budi juga menekankan pentingnya tidak memberikan label sederhana seperti "miskin", "menengah", atau "kaya" pada kelompok Desil 2 hingga Desil 9. Ia menegaskan bahwa desil tidak dapat dianggap sebagai klasifikasi absolut seperti garis kemiskinan, karena status kemiskinan memiliki ukuran dan konsep tersendiri.
Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami posisi kesejahteraan mereka dan menghindari informasi yang tidak akurat mengenai desil ekonomi.
