jpnn.com, JAKARTA - Hanan A. Razak, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, mengingatkan pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, yang kini memasuki periode rawan kebakaran pada musim kemarau 2026. Hanan menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara terpisah.
Menurut Hanan, kolaborasi dengan masyarakat, seperti Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan yang memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sangat diperlukan untuk mengatasi karhutla. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat terkait memiliki langkah yang terintegrasi, mulai dari pencegahan hingga penanganan kebakaran yang terjadi.
Hanan juga mengingatkan pentingnya memperkuat koordinasi dalam menghadapi dampak El Nino yang dapat meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla. Ia menekankan perlunya pengumpulan data mengenai wilayah rawan, ketersediaan sumber air, dan potensi dampak kebakaran secara terpadu agar respons pemerintah dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini menjadi krusial mengingat beberapa wilayah di Kalimantan sudah mengalami kebakaran yang dapat meluas jika tidak segera ditangani dengan baik.
Data terbaru menunjukkan bahwa pada Rabu (19/8/2026), kondisi udara di Kota Palangka Raya memburuk dengan indeks kualitas udara (Air Quality Index/AQI) mencapai 487, yang masuk dalam kategori berbahaya. Asap tebal juga mengakibatkan jarak pandang menurun hingga sekitar 1,4 kilometer. Tingginya aktivitas karhutla di Kalimantan Tengah menjadi penyebab utama situasi ini, dengan 1.795 titik panas terdeteksi di wilayah tersebut.
Hanan meminta agar Kementerian Kehutanan segera turun tangan dan melakukan koordinasi lintas sektor serta mengerahkan personel untuk mencegah kebakaran hutan yang lebih meluas. Ia mengingatkan bahwa kesiapsiagaan lintas sektor sangat penting dalam menghadapi potensi dampak El Nino, termasuk kekeringan dan meningkatnya risiko kebakaran.
Ia juga menekankan perlunya deteksi dini dan respons cepat terhadap titik api baru di kawasan yang rentan terbakar. Hanan berharap koordinasi antarkementerian dan lembaga tidak hanya berhenti pada rapat atau pembentukan posko, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Penguatan pencegahan, kesiapan personel dan peralatan, pengelolaan lahan gambut, pemantauan hotspot, serta respons cepat menjadi kunci untuk mencegah karhutla berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Dengan potensi kemarau yang lebih kering dan ancaman El Nino, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi semakin penting untuk menekan risiko karhutla di Kalimantan.
