JAKARTA - Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia mengapresiasi pencapaian Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dianggap berhasil mendukung implementasi program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Data menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kasus kriminal mencapai 76,22 persen pada tahun 2025, disertai dengan upaya pemberantasan kejahatan strategis dan inovasi melalui Desk Ketenagakerjaan serta dukungan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pernyataan bersama, sejumlah tokoh pemuda dan analis kebijakan publik menyampaikan dukungan terhadap peran Polri yang tidak hanya berfokus pada fungsi keamanan konvensional, tetapi juga aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi, perlindungan pekerja, dan respons kemanusiaan. Ketua DPP GMNI, Surya Dermawan, menilai kebijakan Kapolri yang mengedepankan pendekatan dialogis dan proporsional dalam mengawal ruang demokrasi sangat positif. Ia juga menyoroti ketegasan Polri dalam memberantas kejahatan strategis yang dapat merugikan masa depan bangsa.
Sepanjang tahun 2025, Polri mencatat penanganan 48.592 kasus narkotika dengan nilai barang bukti mencapai Rp 41 triliun, serta berhasil menindak judi daring dengan mengamankan aset senilai Rp 1,5 triliun dan memblokir 241.013 situs ilegal hingga Januari 2026. Selain itu, kontribusi Polri dalam sektor agraria terlihat dari dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional, dengan mengawal potensi lahan jagung seluas 1.378.608 hektare, yang berkontribusi pada peningkatan produksi jagung nasional sebesar 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Analis Kebijakan Publik Nasional, Nasky Putra Tandjung, juga memaparkan data dari Pusiknas Polri mengenai indikator penyelesaian perkara. Berdasarkan Rilis Akhir Tahun 2025, Polri menangani 325.345 perkara secara nasional dengan tingkat penyelesaian yang tinggi, yakni 76,22 persen. Di bidang ekonomi, Satgas Pangan Polri melaksanakan lebih dari 9.000 kegiatan preemtif dan preventif serta memproses hukum 102 kasus terkait komoditas pangan.
Nasky menambahkan bahwa inovasi sosial dalam penegakan hukum melalui Desk Ketenagakerjaan berhasil menyelesaikan 34 perkara pidana kerja dengan pendekatan keadilan restoratif, serta membantu 4.216 pekerja yang terdampak PHK untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional, Kapolri melaporkan kesiapan 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di seluruh Indonesia, yang diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi sekitar 3,44 juta jiwa.
Rangkaian pencapaian ini menegaskan komitmen Polri untuk bertindak tegas terhadap kejahatan sambil tetap humanis dalam melayani masyarakat. Ketua PB HMI, Andi Kurniawan, menekankan pentingnya Polri untuk bertransformasi menjadi lembaga yang dipercaya publik melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan humanis. HMI juga mengapresiasi penggunaan restorative justice pada 13.880 perkara narkotika dan menekankan perlunya pengawasan terhadap kebebasan berpendapat serta penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
HMI mendorong Polri untuk terus memperkuat peran humanis dalam menjaga ketertiban masyarakat.
