JAKARTA - KH Roy Murtadho, pengasuh Pondok Pesantren Ekologi dan Ketua Partai Hijau, mengkritik keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menerima konsesi tambang. Ia menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan prinsip yang diusung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, yaitu “Merawat Jagad, Membangun Peradaban”. Kritik ini disampaikan Gus Roy dalam acara Rembug Warga NU Seri 5 yang berlangsung di Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Sabtu (15/8).
Gus Roy menyampaikan kekecewaannya sebagai bagian dari kalangan santri NU yang peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Ia mengungkapkan pengalamannya dalam melakukan penelitian dan advokasi di berbagai daerah, termasuk Kalimantan, di mana ia berinteraksi langsung dengan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. “Saya berjumpa langsung dengan orang-orang korban tambang, bagaimana mereka digusur, dihancurkan ruang hidupnya dan tidak mendapat perlindungan apa pun,” ujarnya. Meskipun telah berusaha menyampaikan masalah ini kepada pemerintah, Gus Roy merasa suara masyarakat belum mendapatkan perhatian yang layak.
Ia mengapresiasi gagasan “Merawat Jagad, Membangun Peradaban” yang diusung oleh Gus Yahya, namun menekankan adanya ketidaksesuaian antara gagasan tersebut dan praktik di lapangan. “Praktiknya tidak menunjukkan ‘Merawat Jagad, Membangun Peradaban’. Ini yang harus menjadi koreksi bersama,” kata Gus Roy. Ia berpendapat bahwa NU, sebagai organisasi keagamaan dengan basis massa yang besar, perlu mampu mengidentifikasi isu-isu baru yang muncul di abad ke-21, termasuk krisis ekologis yang semakin kompleks.
Gus Roy merujuk pada berbagai kajian mengenai ekologi dan kritik terhadap sistem ekonomi yang berbasis eksploitasi sumber daya alam. Ia menilai bahwa perkembangan industri ekstraktif memberikan tekanan yang semakin besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. “Kalau tidak bisa membaca situasi saat ini, maka NU tidak punya semangat zaman. PBNU gagal merumuskan dan menjawab masalah. Karena rumusan masalahnya tidak ketemu,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kritik yang disampaikan bukan bertujuan untuk menyerang NU, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap organisasi yang telah menjadi bagian dari hidupnya. “Dengan kerendahan hati, PBNU gagal menurut saya,” ujarnya. Gus Roy berharap agar kebijakan mengenai konsesi tambang dapat dievaluasi secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Ia mengingatkan agar jargon “Merawat Jagad, Membangun Peradaban” tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga diimplementasikan dalam kebijakan yang melindungi lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
