JAKARTA - Johan Rosihan, anggota Komisi IV DPR RI, mengungkapkan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Jumat (14/8/2026) menunjukkan optimisme dan keyakinan yang kuat terhadap arah pembangunan nasional. Johan menyoroti berbagai capaian selama 21 bulan pemerintahan Prabowo, terutama dalam sektor ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hilirisasi, dan pengelolaan sumber daya nasional.
Setelah mengikuti Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Johan menyatakan, “Secara umum, pidato Presiden menggambarkan optimisme, kepercayaan diri, dan arah besar pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Arah tersebut tentu patut kita apresiasi.” Ia juga menekankan bahwa Sidang Tahunan MPR seharusnya tidak hanya menjadi ajang untuk menyampaikan keberhasilan pemerintah, tetapi juga sebagai momen evaluasi yang terbuka dan objektif.
Johan menegaskan bahwa setiap capaian yang disampaikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat diuji melalui data yang transparan dan indikator yang terukur. “Keberhasilan pemerintah tidak boleh berhenti pada banyaknya program dan kebijakan, tetapi harus terlihat dari dampaknya terhadap kehidupan rakyat,” ujarnya. Ia mencatat pernyataan Presiden mengenai 121 kebijakan transformatif yang telah dijalankan dalam 663 hari pemerintahan, termasuk swasembada delapan komoditas pangan dan pengembangan berbagai program sosial.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Johan memberikan perhatian khusus pada sektor pangan, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Ia menekankan pentingnya ukuran yang jelas untuk menilai kesejahteraan petani dan nelayan, biaya produksi, serta stabilitas harga pangan. Johan juga mengomentari sikap Presiden yang tetap optimis meskipun menghadapi kritik di media sosial, menegaskan bahwa keteguhan merupakan aspek penting dalam kepemimpinan.
Ia menambahkan, “Seorang pemimpin memang tidak boleh mudah terpengaruh oleh kebisingan atau kegaduhan di media sosial. Namun, keteguhan jangan sampai berubah menjadi ketertutupan. Kritik yang berbasis fakta tetap harus didengar sebagai mekanisme koreksi dalam demokrasi.” Mengenai gaya pidato Presiden yang dianggap lebih tekstual, Johan menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dimaklumi dalam konteks forum kenegaraan yang menuntut akurasi data dan pernyataan.
Johan menegaskan bahwa DPR akan melanjutkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan target-target yang disampaikan Presiden dapat tercapai dengan konsisten dan merata. “Pidato kenegaraan harus menjadi kontrak moral dan politik pemerintah kepada rakyat. Oleh karena itu, seluruh klaim capaian dan agenda ke depan perlu dikawal bersama agar benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial,” tutupnya.
