Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengirimkan 50 tenda ruang kelas darurat untuk membantu sekolah-sekolah yang terkena dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat terus berlangsung sambil tetap mengutamakan keselamatan para siswa dan tenaga pendidik.
Gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 telah mempengaruhi ratusan satuan pendidikan di Pulau Flores. Hingga 16 Agustus, tercatat ada 253 satuan pendidikan yang terdampak di tujuh kabupaten, yaitu Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Sikka. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa penanganan terhadap sekolah-sekolah yang terdampak akan dilakukan secara bertahap, berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. “Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas,” ungkapnya di Jakarta.
Kemendikdasmen, melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), terus melakukan pendataan dan asesmen terhadap sekolah-sekolah yang terkena dampak. Kabupaten Manggarai Timur menjadi salah satu daerah yang paling parah terkena dampak, dengan 104 satuan pendidikan tercatat terdampak. Sementara itu, di Manggarai Barat, terdapat 52 satuan pendidikan yang juga mengalami kerusakan. Kemendikdasmen telah menginstruksikan sekolah-sekolah dengan ruang kelas yang rusak untuk menghentikan sementara penggunaan ruangan tersebut dan memindahkan pembelajaran ke ruang yang lebih aman atau menggunakan tenda belajar.
Untuk mendukung distribusi bantuan, Kemendikdasmen membagi pengiriman menjadi dua klaster. Sebanyak 30 tenda dikirim dari lokasi penyimpanan di Jakarta dan Yogyakarta menuju Pelabuhan Labuan Bajo, yang akan digunakan untuk mendukung kebutuhan sekolah di Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Selain tenda, pengiriman ini juga mencakup 1.000 paket Family Kit, 200 paket school kit umum, dan 2.000 paket school kit untuk SMA/SMK.
Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pemulihan layanan pendidikan akan terus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. “Pemulihan pendidikan akan kami kawal bersama pemerintah daerah,” tuturnya. Dengan upaya ini, diharapkan proses belajar mengajar di daerah yang terdampak dapat segera pulih dan berjalan dengan baik.
