Kerja sama antara Indonesia dan Norwegia dalam menjaga hutan tropis serta mengatasi perubahan iklim global telah menciptakan model baru dalam diplomasi internasional yang lebih setara, transparan, dan berbasis hasil. Melalui mekanisme Pembayaran Berbasis Hasil (Results-Based Payment/RBP), Indonesia menerima pembayaran setelah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, berdasarkan capaian yang terukur dan diverifikasi secara independen.
Pernyataan ini disampaikan dalam peluncuran dan bedah buku berjudul Diplomasi Bumi: Cerita di Balik Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang diadakan oleh Kementerian Kehutanan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Kamis (30/7/2026). Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, dan menghadirkan beberapa narasumber, termasuk Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, serta Agus Justianto, Project Director FOLU Norway Contribution Phase 1.
Mahfudz menekankan bahwa diplomasi lingkungan kini menjadi bagian penting dari diplomasi pembangunan Indonesia. Keberhasilan dalam menekan laju deforestasi dan meningkatkan tata kelola hutan menunjukkan bahwa perlindungan hutan tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Indonesia dalam memenuhi target Persetujuan Paris.
Haruni Krisnawati menjelaskan bahwa kemitraan Indonesia dan Norwegia dimulai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada Mei 2010 di Oslo, yang membuka peluang kontribusi berbasis hasil hingga US$1 miliar, sesuai dengan capaian pengurangan emisi dari sektor kehutanan. Namun, implementasi LoI menghadapi tantangan, sehingga kedua negara sepakat mengakhiri LoI pada September 2021 dan membentuk kerangka kerja sama baru.
“Berakhirnya LoI bukan berarti hubungan kedua negara berhenti. Sebaliknya, hal ini menjadi momentum untuk membangun kemitraan yang lebih setara dan matang,” ungkap Haruni. Hubungan kedua negara kemudian diperkuat melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada September 2022, yang mengedepankan prinsip saling menghormati dan kepercayaan, dengan pembayaran berdasarkan capaian nyata pengurangan emisi yang telah diverifikasi.
Sejak itu, Indonesia telah menerima tiga tahap pembayaran kinerja dengan total nilai sekitar US$216 juta. Pembayaran tahap pertama sebesar US$56 juta diberikan atas keberhasilan pengurangan emisi periode 2016–2017, diikuti oleh kontribusi tahap kedua dan ketiga sebesar US$100 juta untuk periode 2017-2018 dan 2018-2019, serta tahap keempat sebesar US$60 juta untuk capaian penurunan emisi pada periode 2019-2020. Seluruh dana tersebut dikelola melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mendukung berbagai program perlindungan hutan dan rehabilitasi ekosistem.
Agus Justianto menambahkan bahwa Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah salah satu strategi nasional paling ambisius di sektor kehutanan, yang menargetkan agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan pada tahun 2030. Program ini mencakup pengurangan deforestasi, restorasi gambut dan mangrove, serta pengelolaan hutan lestari.
Endah Tri Kurniawaty menjelaskan bahwa BPDLH berperan penting dalam memastikan pengelolaan dana pembayaran berbasis hasil dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan. BPDLH akan terus berkolaborasi untuk mendukung berbagai komitmen di bidang lingkungan.
Para pembicara sepakat bahwa keberhasilan kemitraan Indonesia dan Norwegia menunjukkan bahwa penyelesaian perubahan iklim memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Model kerja sama ini membuktikan bahwa perlindungan hutan tropis dapat berjalan seiring dengan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kehutanan berharap pengalaman ini dapat menjadi referensi bagi negara-negara tropis lainnya dalam membangun kemitraan internasional yang setara dan berorientasi pada hasil nyata dalam perlindungan hutan dan pengendalian perubahan iklim global.
