Dr. Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI, mengungkapkan bahwa terdapat hubungan erat antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah. Ia menegaskan bahwa hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingginya angka kemiskinan di beberapa provinsi harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional.
Data BPS menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia didominasi oleh wilayah Papua, termasuk Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua yang membutuhkan kebijakan afirmatif yang lebih kuat.
Filep Wamafma menekankan bahwa data BPS seharusnya tidak hanya menjadi laporan statistik, tetapi juga harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, terutama dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa afirmasi, serta pembangunan sarana pendidikan dan program peningkatan kualitas pendidikan lainnya. "Daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi harus jadi target prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional," ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa jika kebijakan pendidikan tidak merespons fakta kemiskinan yang dipaparkan oleh BPS, maka tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan sulit tercapai. Anak-anak dari keluarga miskin berisiko kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin melebar.
Filep meminta perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap tingginya risiko putus kuliah di kalangan mahasiswa dari keluarga tidak mampu, terutama di provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi. Ia menyerukan agar langkah nyata segera diambil untuk mencegah meningkatnya angka putus kuliah akibat keterbatasan ekonomi.
Verifikasi data yang valid dan akurat sangat penting, dan mahasiswa dari keluarga miskin harus menjadi prioritas dalam program KIP Kuliah, berbagai beasiswa, bantuan biaya hidup, dan program afirmasi lainnya. "Jangan sampai kemiskinan menjadi alasan anak-anak bangsa kehilangan masa depan," tegasnya.
Filep mengingatkan bahwa jika persoalan ini tidak ditangani segera, Indonesia akan menghadapi dampak jangka panjang yang serius, seperti meningkatnya angka putus kuliah, menurunnya kualitas sumber daya manusia, dan bertambahnya pengangguran. Hal ini akan menyulitkan upaya untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Dia menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi terbaik untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, hasil BPS harus menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin, sehingga tidak ada generasi yang terancam kehilangan masa depan akibat keterbatasan biaya pendidikan.
