Skandal korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah telah mencuat sebagai contoh nyata dari kejahatan struktural yang mengakar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, serta berimplikasi pada krisis penegakan hukum. KOMPAK Indonesia menekankan pentingnya mengungkap kasus ini secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, termasuk peran aktor intelektual dan pihak-pihak kuat yang diduga terlibat dalam jaringan kejahatan bersama eks Jampidsus.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi publik yang diadakan oleh KOMPAK Indonesia di Jakarta Pusat pada Kamis (23/7/2026), bertajuk "Dari Korupsi Batu Bara PLTU Hingga Pencucian Uang: Membedah Anatomi Korupsi dan TPPU dalam Skandal Eks Jampidsus Kejagung". Ketua Umum KOMPAK, Martinus Gabriel Goa, menegaskan bahwa proses hukum yang berlangsung di Kejaksaan Agung perlu diawasi oleh masyarakat, mengingat adanya kekhawatiran akan praktik 'jeruk makan jeruk'. Gabriel menyoroti adanya indikasi bahwa Febrie Adriansyah mendapat perlindungan dari pihak-pihak berkuasa, yang menyebabkan dia belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.
Gabriel juga menambahkan bahwa kasus ini mengejutkan, mengingat eks Jampidsus seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum, namun kini terjerat dalam kasus korupsi. Ia menekankan pentingnya untuk tidak berhenti pada penyidikan terhadap Febrie, melainkan juga mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam skandal ini. Menurut Gabriel, rekam jejak keterlibatan eks Jampidsus dalam dugaan korupsi bukanlah hal baru, dan telah menjadi sorotan sejak masa jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, di mana banyak kasus besar yang dipetieskan.
KOMPAK Indonesia juga meminta agar Presiden dan DPR RI mengambil alih penanganan kasus ini untuk mengakhiri perseteruan di antara aparat penegak hukum. Gabriel menegaskan bahwa pelaku harus dihukum berat karena telah merugikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, serta menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara. Ia menyebutkan beberapa dugaan keterlibatan eks Jampidsus dalam kasus korupsi yang merugikan rakyat, seperti korupsi batu bara PLTU dan kasus lainnya.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai narasumber, termasuk akademisi dan peneliti, serta peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, yang menunjukkan kepedulian terhadap isu korupsi di Indonesia.
