Laut China Selatan (LCS) merupakan salah satu titik panas dalam relasi antara China dan negara-negara Asia Tenggara. Meski menjadi salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), China bersikeras atas kepemilikan sebagian besar perairan LCS dengan menarik garis yang dikenal sebagai sembilan garis putus-putus (Nine Dash Lines) yang sejak 2023 berkembang menjadi sepuluh garis.
Indonesia sebenarnya tidak memiliki sengketa wilayah dengan China di Laut Cina Selatan, dan selalu menganggap diri sebagai negara yang tidak terlibat dalam sengketa itu (non-claimant state). Namun China belum mengakui wilayah Indonesia tepatnya Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna.
Menurut Ple Priatna, Direktur Eksekutif Center for Diplomasi Jakarta, Laut China Selatan, tepatnya ZEE Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna merupakan wilayah yang mengandung kekayaan alam sangat signifikan dan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. "Kekayaan alam ini berpotensi hilang dan mengakibatkan kerugian Indonesia hingga 4 triliun rupiah lebih setiap tahunnya," ungkap Ple Priatna.
Laksamana Muda TNI (Purn) Surya Wiranto berpandangan, kedaulatan Indonesia atas wilayahnya tak dapat dikompromikan. Apalagi kerugian yang ditanggung Indonesia bukan sekadar hasil laut berupa ikan, tetapi juga kekayaan alam di bawah laut. "ZEE yang merupakan hak berdaulat Indonesia mengandung landas kontinen. Ini yang diperebutkan oleh China, yang mengincar kekayaan dasar laut kita, yaitu minyak bumi," tutur pakar maritim yang menyandang gelar doktor di bidang hukum laut internasional itu.
Klaus Heinrich Raditio memandang pendekatan Presiden Prabowo terkait Laut China Selatan, tepatnya terkait ZEE Indonesia di perairan Kepulauan Natuna, berbeda dari para pendahulunya. "Presiden Prabowo cenderung memandang perairan Natuna sebagai potensi kerja sama ekonomi yang pragmatis," ungkap doktor tamatan Universitas Sydney, Australia itu.
Ketua FSI yang juga dosen Magister Ilmu Komunikasi UPH, Johanes Herlijanto, beranggapan isu Laut China Selatan masih akan merupakan salah satu sandungan dalam hubungan China dan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Klaim yang terus dipertahankan China ini harus menjadi perhatian Indonesia bila ingin mengupayakan kerja sama.
