Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa masalah tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum terpecahkan. Menurut Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, kasus keracunan massal di beberapa sekolah merupakan bukti bahwa program MBG masih memiliki masalah dalam rantai distribusi pangan.
Jasra Putra menjelaskan bahwa masalah MBG tidak hanya terletak pada makanan yang basi atau keracunan, tetapi juga pada kegagalan menjaga rantai distribusi pangan. Ia mencontohkan bahwa makanan yang diproduksi pada pagi hari harus menempuh perjalanan yang panjang menuju sekolah, melewati kemacetan, dan kondisi jalan yang tidak merata.
KPAI juga menemukan bahwa ketidaksesuaian antara waktu produksi makanan dengan waktu konsumsi oleh anak merupakan salah satu akar masalah MBG. Jasra Putra menyarankan bahwa pemerintah harus segera melakukan audit nasional terhadap seluruh SPPG, evaluasi menyeluruh rantai distribusi MBG, dan pemetaan jarak dapur-sekolah dan penetapan batas maksimum waktu distribusi.
Selain itu, KPAI juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan frekuensi inspeksi dan pengawasan lapangan, serta memberikan dukungan infrastruktur dan logistik kepada pemerintah daerah. Jasra Putra menegaskan bahwa anak-anak berhak memperoleh makanan yang bergizi, aman, higienis, segar, dan diproduksi oleh pekerja yang sehat.
KPAI berharap bahwa pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki program MBG dan memastikan bahwa anak-anak dapat memperoleh makanan yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Dengan demikian, program MBG dapat efektif dalam mengurangi angka kekurangan gizi dan meningkatkan kesehatan anak-anak di Indonesia.
