Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) resmi meluncurkan Posko dan Layanan Lapor MPSI pada Jumat (24/7) di Aula Anim Ha, Merauke, bersamaan dengan forum yang membahas model pendidikan nonformal berbasis komunitas. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, pemuda, dan jurnalis.
Ketua Bidang Advokasi MPSI, Muhammad Dede Gusli Piliang, menjelaskan bahwa Posko dan Layanan Lapor MPSI bertujuan untuk menyediakan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan serta mendapatkan pendampingan. "Kami ingin masyarakat memiliki ruang yang aman, mudah diakses, dan terpercaya untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan," ujarnya. Setiap laporan yang diterima akan menjadi dasar untuk advokasi berbasis data dan riset, sehingga kebijakan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Gusli menekankan bahwa Papua saat ini berada dalam fase percepatan pembangunan, termasuk melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan pangan Wanam, Kabupaten Merauke. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi baru. Namun, ia juga mengingatkan bahwa percepatan pembangunan harus disertai dengan perlindungan hak-hak masyarakat. "Pembangunan harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa mengorbankan hak pendidikan anak, ruang hidup masyarakat adat, dan budaya lokal," tegasnya.
Gusli menambahkan bahwa proyek pembangunan berskala besar dapat memicu perubahan sosial, termasuk mobilitas penduduk, perubahan ekonomi, dan tata ruang. Oleh karena itu, MPSI mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kebijakan pembangunan juga perlu disertai dengan perlindungan akses pendidikan, penguatan pendidikan nonformal berbasis komunitas, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
Melalui Posko dan Layanan Lapor MPSI, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan aspirasi, mendapatkan pendampingan, dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan. MPSI berharap agar pembangunan di Papua dapat berlangsung secara adil, inklusif, dan memperoleh legitimasi sosial melalui keterlibatan aktif masyarakat.
