Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang akan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang memiliki integritas tinggi. NU bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi juga merupakan kekuatan sosial yang berpengaruh besar terhadap kehidupan umat, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Hatim Gazali, seorang tokoh muda NU, menekankan pentingnya sembilan kriteria yang harus dimiliki oleh ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang baru. Kriteria tersebut mencakup kemampuan untuk menjadi pemersatu dalam dinamika organisasi, memiliki akar yang kuat di dunia pesantren, serta pengalaman yang luas dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat. “Pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi tanpa terlibat dalam politik praktis, serta menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang kritis dan konstruktif,” jelas Hatim.
Selain itu, kepemimpinan NU di masa depan harus berpihak kepada masyarakat yang lemah, mampu menjaga tradisi pesantren sambil mendorong modernisasi organisasi, serta memiliki kapasitas keulamaan dan rekam jejak yang teruji. Hatim menegaskan bahwa pemimpin NU dengan kriteria tersebut sangat penting agar organisasi tetap menjaga marwah pesantren dan meningkatkan kontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa dan global.
Hatim juga mengharapkan agar Muktamar PBNU tidak hanya menghasilkan pemimpin yang didukung secara politik, tetapi juga sosok yang mampu menyatukan organisasi, menjaga independensi NU, serta memperkuat pelayanan kepada umat. “Penilaian terhadap kandidat seharusnya tidak hanya berdasarkan popularitas, tetapi juga pada integritas dan kemampuan menjaga kemandirian Nahdlatul Ulama,” tambahnya. Ia mengajak warga Nahdliyin untuk aktif dalam memilih calon ketua umum yang memenuhi sembilan kriteria tersebut agar NU tidak terjebak dalam konflik internal dan dapat memberikan solusi bagi kemaslahatan umat.
