Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna mengurus perizinan pembangunan zebra cross sebagai alternatif sementara penyeberangan. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan warga dalam melakukan penyeberangan.
Menurut Pramono, pembangunan JPO baru memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga perlu ada solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah penyeberangan. "Karena kalau harus dibangun JPO baru itu kan takes time. Tetapi saya sudah memerintahkan juga untuk segera dibangun JPO baru," ujar Pramono.
Pramono juga menjelaskan bahwa pembangunan JPO Tendean dapat dibiayai melalui berbagai skema, seperti APBD, creative financing, corporate social responsibility (CSR), hingga naming rights. Keputusan mengenai skema pendanaan tersebut akan ditetapkan pada pekan depan.
Pemerintah berharap dengan adanya alternatif penyeberangan sementara, warga dapat tetap melakukan penyeberangan dengan aman. Pembangunan JPO baru diharapkan dapat segera diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan warga akan infrastruktur penyeberangan yang memadai.
