Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa proses rekrutmen program padat karya yang dibuka Pemerintah Provinsi Jakarta akan berlangsung transparan dan bebas dari praktik nepotisme maupun keterlibatan orang dalam. Sistem penerimaan tenaga kerja pada program tersebut dirancang secara terbuka sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya proses seleksi.
Menurut Pramono, sistem yang terbuka ini membuat proses rekrutmen tidak mungkin dipengaruhi oleh praktik ordal. "Kalau ini karena semua sistemnya sangat terbuka, nggak mungkin ordal. Karena sistemnya terbuka dan orang bisa melihat, mengontrol untuk itu. Nggak ada interaksi sama sekali," ujarnya.
Pemprov Jakarta telah menyiapkan 2.843 lowongan kerja di sektor padat karya sebagai salah satu upaya memperkuat bantalan sosial bagi warga. Pramono mengaku telah menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera membuka proses rekrutmen agar masyarakat dapat segera memperoleh pekerjaan dan daya beli tetap terjaga.
Program tersebut menawarkan persyaratan yang relatif mudah. Pramono menegaskan, calon pelamar hanya diwajibkan memiliki KTP Jakarta dan tidak perlu melampirkan ijazah pendidikan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses lowongan kerja yang tersedia.
