Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk cadangan pangan pemerintah (CPP) yang akan digunakan dalam penanganan bencana alam di tahun 2026. Anggaran ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dalam situasi darurat.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk penyaluran CPP dalam rangka mengatasi bencana alam. "Anggaran sebesar Rp 1,2 triliun telah disiapkan pemerintah. Ini dialokasikan untuk penyaluran CPP dalam menanggulangi bencana alam selama 2026," ungkapnya saat dihubungi di Jakarta.
Tujuan dibentuknya CPP adalah untuk kepentingan masyarakat yang terdampak bencana. Sarwo Edhy menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk memastikan stok cadangan pangan benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. "Dalam hal ini, Bapanas dapat menugaskan Perum Bulog untuk distribusi bantuan bencana alam," jelasnya.
Selain anggaran untuk bencana alam, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp 17,5 triliun untuk program bantuan pangan beras tahap kedua yang akan dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Program ini dirancang untuk berjalan secara bersamaan guna mendukung kebutuhan pangan masyarakat yang terkena dampak bencana.
Saat ini, pemerintah terus berupaya membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Total alokasi beras yang disalurkan mencapai 6,8 ribu ton, yang berasal dari gabungan alokasi program bencana dan bantuan pangan beras reguler. Anggaran untuk kedua program tersebut diperkirakan mendekati Rp 100 miliar. "Jadi, sudah ada anggarannya di 2026," tambah Sarwo Edhy.
Bantuan khusus untuk bencana alam di NTT tersebut menyasar lima kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo, dengan total alokasi 6,8 ribu ton beras. "Kalau dikalikan Rp 14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp 95,2 miliar," pungkasnya.
