Pemerintah Indonesia telah menetapkan delapan langkah strategis untuk memulihkan kondisi Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca-gempa bumi yang terjadi dengan magnitudo 7,7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa langkah-langkah ini harus segera dilaksanakan untuk mempercepat proses evakuasi, pemenuhan logistik, dan pemulihan awal di wilayah yang terdampak.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Minggu (16/8), Suharyanto menjelaskan bahwa langkah pertama yang diambil adalah mendorong pemerintah daerah di enam kabupaten yang mengalami kerusakan parah, yaitu Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, untuk segera menetapkan status darurat resmi. Penetapan status ini sangat penting agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan lembaga terkait lainnya dapat memberikan dukungan anggaran dan bantuan teknis secara optimal.
Selanjutnya, Suharyanto meminta agar Pos Satuan Tugas (Posko) dibentuk dengan cepat di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, dengan melibatkan unsur TNI-Polri sebagai komandan satgas. Pembentukan posko kedaruratan ini dianggap krusial untuk mengendalikan pergerakan taktis, penataan pengungsi, dan distribusi logistik secara terintegrasi.
Langkah ketiga mencakup pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Pembagian lokasi ini dirancang untuk menjangkau semua kabupaten terdampak dengan cepat dan merata. Posko di Maumere akan melayani wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
BNPB juga akan membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang bertugas untuk menerima dan menyalurkan bantuan dari berbagai pihak ke titik penerimaan di Flores melalui jalur udara. Suharyanto menegaskan bahwa masyarakat yang ingin memberikan bantuan dapat melalui Posko Nasional yang telah didirikan.
Untuk keselamatan warga, Suharyanto menginstruksikan tim gabungan di bawah Basarnas untuk memimpin pencarian dan pertolongan, memastikan tidak ada lagi korban yang terjebak atau hilang. Selain itu, pemerintah menargetkan pemulihan fasilitas vital seperti listrik, air bersih, dan komunikasi dapat berfungsi kembali dalam waktu tujuh hari, sambil melakukan pendataan kerusakan rumah secara paralel.
Pemerintah juga akan mengerahkan alutsista lintas lembaga, termasuk helikopter dan kapal laut, untuk mengangkut bantuan ke daerah yang sulit dijangkau. Terakhir, BNPB akan mengoperasikan Media Center resmi untuk memberikan pembaruan informasi secara transparan setiap sore, guna mengurangi simpang siur informasi di masyarakat.
