Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan anggaran MBG dari pendidikan diterapkan mulai tahun 2027. Menurut Esti, putusan MK ini harus dijalankan secepat mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Esti menekankan bahwa anggaran pendidikan harus diarahkan untuk perbaikan kualitas pendidik, tenaga pendidik, siswa, dan mahasiswa. Ia juga menyatakan bahwa pendidikan harus membentuk manusia Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, dan karakter kuat.
Ilustrasi MBG. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merespons positif putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Negara perlu memberikan komitmen besar untuk memprioritaskan program-program pendidikan.
Putusan MK memberi waktu untuk mengeluarkan anggaran MBG tersebut sampai APBN tahun 2028, mengingat kekhususan dari penyusunan anggaran APBN setahun sekali. Dengan demikian, diharapkan pemisahan anggaran MBG dari pendidikan dapat dilakukan mulai tahun 2027 untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
