Pemerintah Provinsi Jakarta terpaksa membatasi perbaikan sekolah rusak di tahun 2026, hanya 11 dari 22 sekolah yang dapat diperbaiki. Hal ini disebabkan oleh pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, yang membuat Pemprov harus mengurangi anggaran untuk perbaikan sekolah.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa awalnya Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk merevitalisasi dan merenovasi 22 sekolah, yang terdiri atas SD, SMP, dan SMA. Namun, setelah adanya pemotongan DBH, hanya 7 sekolah yang dapat diprioritaskan untuk diperbaiki.
Pramono menjelaskan bahwa SDN Kebayoran Lama Selatan 09, yang bangunannya sempat roboh sebelumnya, menempati urutan kedelapan dalam daftar prioritas revitalisasi. Namun, setelah menerima laporan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), Pemprov memutuskan menambah 4 sekolah lagi ke dalam program revitalisasi tahun ini.
Dengan demikian, total 11 sekolah yang dapat diperbaiki di tahun 2026, yaitu 7 sekolah yang awalnya diprioritaskan dan 4 sekolah tambahan. Pramono berharap bahwa perbaikan sekolah ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta dan memberikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa.
